Mantap RS bhayangkara totalitas dlm pelayanan
TRANSPLUS.ID Palangka Raya — Bukan hanya sibuk di lapangan menjaga keamanan, Polresta Palangka Raya kini juga aktif duduk di meja sidang demi masa depan agraria yang adil dan merata. Hal itu ditunjukkan dengan kehadiran mereka dalam Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang digelar Pemerintah Kota Palangka Raya, Selasa siang (6/5), di Kantor Wali Kota, Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5.
Polresta diwakili oleh AKP Wimbo Nirwono selaku Kasium, bergabung dengan unsur pemerintahan lintas sektor, camat Jekan Raya, serta para lurah dari Bukit Tunggal dan Palangka. Suasana forum yang biasanya identik dengan pembahasan teknis kini turut diwarnai dengan perspektif keamanan dan penegakan hukum.
“Kehadiran kami bukan hanya simbolis. Ini bagian dari dukungan konkret Polresta Palangka Raya terhadap gerakan Reforma Agraria,” ungkap AKP Wimbo mewakili Kapolresta, Kombes Pol Dedy Supriadi, S.I.K., M.H.
Dalam sidang GTRA, berbagai persoalan dan strategi redistribusi tanah dibahas. Tujuannya jelas: mempercepat proses sertifikasi tanah yang legal dan berkeadilan, sekaligus memastikan subjek dan objek tanah yang direformasi sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.
“Redistribusi tanah ini bukan semata administratif. Ini langkah strategis untuk mendorong kesejahteraan masyarakat,” tambah Wimbo.
Reforma Agraria selama ini menjadi salah satu isu strategis nasional yang menyentuh hulu-hilir kehidupan masyarakat. Dengan kehadiran aparat penegak hukum seperti Polresta, diharapkan pengawasan, legalitas, dan akuntabilitas program ini semakin kokoh.
Polresta Palangka Raya pun kini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk membumikan reforma agraria di tingkat lokal. Aparat tak hanya hadir saat konflik, tapi juga sejak proses perencanaan—sebuah pendekatan baru yang patut dicontoh daerah lain. Ydi
Tidak ada komentar