Komisi IV DPRD Kalsel Soroti Tingginya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

TRANSPLUS.ID, BANJARMASIN– Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Rabu (1/4/2026).

Ketua Komisi IV, Jihan Hanifha, S.H., menyampaikan bahwa pembahasan kali ini menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalsel yang menjadi perhatian serius. Berdasarkan data yang dipaparkan, tercatat ratusan kasus terjadi sepanjang tahun berjalan.

Baca Juga

3 minggu  lalu

DPRD Kalsel Konsultasi ke Kementerian ESDM, Perkuat Regulasi TJSLP

29 beritatrans

Ia mengungkapkan, kasus kekerasan terhadap anak sejak awal tahun hingga September telah mencapai ratusan kasus. Secara keseluruhan, termasuk kekerasan terhadap perempuan, jumlahnya bahkan menembus lebih dari 800 kasus. “Kita melihat bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Selatan ini cukup tinggi. Artinya, kondisi ini sudah bisa dikatakan darurat dan perlu penanganan serius dari semua pihak,” tegas Jihan.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalsel yang mulai memasukkan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. “Alhamdulillah, pada periode 2025 hingga 2029, isu perempuan dan anak ini sudah dimasukkan dalam RPJMD sebagai prioritas. Ini langkah yang sangat baik dan harus kita kawal bersama,” ujarnya.

Menurutnya, upaya menekan angka kekerasan harus dilakukan secara terintegrasi. Hal itu mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani kasus, seperti konselor psikologis dan tenaga pendamping lainnya.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Pansus II DPRD Kalsel Studi ke Jatim, Perdalam Ranperda TJSLP

23 beritatrans

Selain itu, Komisi IV juga mendorong adanya inovasi pendekatan berbasis kearifan lokal. Salah satunya dengan menghadirkan konselor dari kalangan perempuan, termasuk tokoh agama perempuan, guna mempermudah komunikasi dan pendampingan terhadap korban.
Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, sekaligus memperkuat sistem perlindungan yang lebih responsif di daerah. (red)