Tangkap Mafia BBM, Tindak Tegas Praktik “Kartu SPBU” oleh Preman

TRANSPLUS.ID, BANJARBARU — Ratusan sopir truk yang tergabung dalam aksi solidaritas transportasi jalan raya menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Rabu (13/5/2026). Mereka menuntut penindakan tegas terhadap dugaan mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, khususnya solar, yang dinilai semakin marak di sejumlah SPBU di Kalimantan Selatan.

Aksi berlangsung damai. Namun, sejumlah spanduk bertuliskan “Tangkap Mafia BBM” dan “Kami Butuh Solar Bukan Untuk Ditimbun” menjadi penegasan tuntutan massa. Para sopir menilai kelangkaan solar subsidi bukan sekadar persoalan distribusi, melainkan diduga kuat berkaitan dengan praktik penimbunan dan permainan di lapangan.
Perwakilan massa aksi, Babeh Aldo, menyebut pihaknya menduga adanya jaringan terstruktur dalam penimbunan solar subsidi yang melibatkan oknum di sejumlah titik distribusi.

“Untuk menjaga kondusivitas Kalimantan Selatan, kami berharap Kapolda Kalsel dapat segera membongkar praktik penimbunan solar. Kami juga memiliki sejumlah data terkait hal tersebut,” ujarnya di hadapan aparat dan pejabat Pemprov Kalsel.
Menurut para sopir, penyalahgunaan BBM subsidi tidak hanya merugikan pelaku transportasi, tetapi juga berdampak pada kenaikan biaya logistik yang pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat.
Massa aksi juga menyoroti dugaan praktik premanisme di sejumlah SPBU.

Mereka mengeluhkan adanya oknum yang diduga memperjualbelikan kartu antrean atau akses pengisian BBM, sehingga sopir harus mengantre berhari-hari tanpa kepastian mendapatkan solar.
“Jangan ada praktik jual beli kartu di SPBU. Itu yang membuat masalah ini terjadi. Kalau tertib, sopir tidak akan seperti ini,” tegas Babeh Aldo.
Fenomena tersebut dinilai menciptakan ketidakadilan akses BBM subsidi, di mana sopir angkutan resmi justru tersingkir oleh praktik tidak transparan yang diduga melibatkan pihak tertentu di sekitar SPBU.

Para sopir menegaskan, dampak kelangkaan solar tidak hanya terjadi di sektor transportasi, tetapi juga berimbas pada harga kebutuhan pokok seperti bahan bangunan dan pangan.
“Banyak sopir yang juga menanggung keluarga. Misalnya angkutan pasir, kayu, batu, dan makanan yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Jika biaya naik, harga barang juga ikut naik,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, massa ditemui oleh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalsel, Korem 101/Antasari, serta perwakilan Pertamina. Pertemuan berlangsung terbuka dengan pengamanan ketat aparat kepolisian.

Meski menyampaikan kritik keras terkait dugaan mafia BBM dan praktik di SPBU, aksi berjalan tertib hingga selesai. Massa kemudian membubarkan diri tanpa insiden.
Namun demikian, tuntutan para sopir truk kini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Publik menanti langkah konkret untuk mengusut dugaan penimbunan solar subsidi dan praktik “kartu SPBU” yang disebut-sebut terjadi di lapangan. (red)