BPK RI Lakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Ketahanan Pangan di Kapuas

waktu baca 2 menit
Rabu, 5 Nov 2025 17:59 redaksi2

TRANSPLUS.ID, KUALA KAPUAS – Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama Bappenas melaksanakan kegiatan Sampling Daerah dan Fasilitasi Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan Kinerja Ketahanan Pangan di Kabupaten Kapuas, Rabu (5/11/2025), bertempat di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas.

Kegiatan ini dihadiri jajaran pemerintah daerah, termasuk Kepala Bapperida Ahmad Saribi, Kepala BKAD Marlina Kasyfiatie, Kepala Dinas Pertanian Edi Dese, Kepala DKPP Vitrianson, serta pejabat dari Diskominfosantik dan Inspektorat. Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pemenuhan ketersediaan serta keterjangkauan pangan, sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional 2023–2025. Kabupaten Kapuas dipilih sebagai salah satu daerah sampling.

Perwakilan BPK RI, Ikawani Girsang, menyatakan bahwa pemeriksaan ini fokus pada kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program ketahanan pangan, termasuk peran daerah dalam mendukung Food Estate atau Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). “Tujuannya untuk memastikan program ketahanan pangan berjalan efektif dan terkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait,” katanya.

Kepala Bapperida Ahmad Saribi menambahkan, ekonomi Kapuas terus menunjukkan tren positif pascapandemi, dengan pertumbuhan 4,95 persen pada 2024, lebih tinggi dibanding rata-rata Kalimantan Tengah. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi tulang punggung perekonomian.

Dinas Ketahanan Pangan mencatat konsumsi pangan masyarakat cukup baik, dengan Pola Pangan Harapan 87,4, meski masih sedikit di bawah standar nasional. Kepala Dinas Pertanian Edi Dese menjelaskan Kapuas sejak 2020 menjadi pelaksana Program Strategis Nasional melalui Food Estate/KSPP, yang menambah luas lahan sawah dan meningkatkan produktivitas pertanian. Lahan sawah di Kapuas mencapai lebih dari 45 persen total baku lahan sawah Kalteng, dengan kontribusi padi terhadap provinsi sekitar 41 persen pada 2024.

Pemeriksaan ini diharapkan memperkuat sinergi pusat-daerah dalam ketahanan pangan dan mendukung pencapaian SDGs, khususnya tujuan kedua, Tanpa Kelaparan. (red)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA