Ketua DPRD Kalsel Temui Massa Aksi BEM se-Kalsel, Terima Aspirasi Mahasiswa

TRANSPLUS.ID, BANJARMASIN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menemui massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan di Gedung Paripurna “Rumah Banjar”, Jumat (13/03/2026). Aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung tertib dan kondusif meskipun dilaksanakan di tengah suasana bulan Ramadan.
Sebelumnya, massa mahasiswa terlebih dahulu menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kalsel. Secara bergantian para mahasiswa menyampaikan orasi yang disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Kalsel yang didampingi anggota dewan, yakni Habib Hamid Bahasyim dan Ahmad Sarwani. Sementara itu, aparat kepolisian dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan turut melakukan pengamanan selama jalannya aksi.
Setelah berdialog di halaman kantor, perwakilan mahasiswa kemudian dipersilakan masuk ke Gedung Paripurna untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pimpinan DPRD Kalsel.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia serta mendorong penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas eksternal kepolisian.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti persoalan perizinan nelayan di wilayah Kotabaru yang dinilai masih berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat pesisir dalam menjalankan aktivitas melaut. Para mahasiswa meminta adanya evaluasi terhadap regulasi yang berlaku agar lebih berpihak kepada nelayan.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal serta memberantas praktik mafia tanah dan pencemaran lingkungan yang dinilai merugikan masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Supian HK menyampaikan apresiasi terhadap sikap mahasiswa yang menyampaikan pendapat secara terbuka dan tertib. Ia menilai sejumlah isu yang disampaikan mahasiswa sejalan dengan perhatian DPRD Kalsel terhadap berbagai persoalan di daerah.
“Gayung bersambut, kami di DPRD Kalsel juga memiliki perhatian terhadap persoalan tersebut. Kami akan mempertimbangkan pembentukan pansus atau satgas khusus untuk menindaklanjuti persoalan mafia tanah dan pertambangan ilegal,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kalsel juga menerima serta menandatangani seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Ia menegaskan aspirasi tersebut nantinya akan dibawa dalam dialog bersama DPR RI di Senayan sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dari daerah. (Red)