KPK RI Luncurkan Indikator IPKD MCP secara Virtual

TRANSPLUS.ID, Marabahan

Bupati Barito Kuala, Dr. H. Bahrul Ilmi, SH, MH, mengikuti acara peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia secara hybrid pada Rabu, 5 Maret 2025, bertempat di kediaman Bupati.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Wabup Herman Susilo Tekankan Efisiensi dan Transparansi Lewat SPBE di Batola

168 beritatrans

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat implementasi salah satu aspek penting dalam trisula pemberantasan korupsi, yaitu pencegahan. Fokusnya adalah pada pembangunan sistem perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang tercermin dalam indikator MCP 2025, yang diharapkan dapat menjadi alat efektif dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Sambutan pertama dalam acara ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H. Ia menekankan pentingnya MCP sebagai alat utama bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi risiko korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan. “Dengan penerapan MCP yang optimal, daerah dapat memperoleh manfaat signifikan, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah, serta penguatan pengawasan internal,” ungkapnya.

Sambutan kedua disampaikan oleh Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono. Ia menyarankan agar daerah fokus pada perbaikan perencanaan penganggaran, pengelolaan keuangan, dan pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa, khususnya yang bernilai besar dan strategis, serta penguatan kapabilitas APIP dan sistem pengendalian internal di daerah,” jelasnya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Wabup Herman Susilo Tekankan Efisiensi dan Transparansi Lewat SPBE di Batola

168 beritatrans

Acara peluncuran ini dibuka oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto. Selain Bupati Barito Kuala, hadir pula Plh. Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten Barito Kuala yang turut mengikuti acara melalui Zoom Meeting. Dengan adanya MCP 2025, diharapkan daerah dapat lebih proaktif dalam mencegah praktik korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. (red)