Banjarmasin Bergemuruh, Mahasiswa Tolak Kenaikan PPN 12 Persen

TRANSPLUS.ID, Banjarmasin

Di bawah terik matahari yang menyinari Jalan Lambung Mangkurat, ratusan mahasiswa dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kalimantan Selatan menggelar aksi damai. Mereka menuntut pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai berlaku 1 Januari 2025.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Di Tengah Kenaikan Pajak, Pemerintah Berencana Bagi-Bagi Mobil Dinas

395 beritatrans

Dengan spanduk dan teriakan lantang, para mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang mereka anggap membebani rakyat.

Aksi ini dipimpin oleh Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat, Muhammad Syamsu Rizal. Dalam orasinya, Rizal menegaskan tuntutan mahasiswa agar Presiden segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk membatalkan kebijakan PPN 12 persen.

“Kenaikan PPN ini sangat memberatkan masyarakat. Kami ingin pemerintah, baik pusat maupun provinsi, mempertimbangkan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Di Tengah Kenaikan Pajak, Pemerintah Berencana Bagi-Bagi Mobil Dinas

395 beritatrans

Sebagai respons, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, bersama sepuluh anggota DPRD lainnya turun langsung ke jalan untuk mendengarkan aspirasi para demonstran.

Kartoyo menyampaikan bahwa dirinya dan rekan-rekannya di DPRD ingin yang terbaik untuk rakyat. “Kami mendengar aspirasi kalian. Kami juga ingin yang terbaik untuk rakyat,” kata Kartoyo menanggapi orasi yang disampaikan dengan penuh semangat.

Selain itu, para mahasiswa yang berdiri di Jalan Lambung Mangkurat tidak hanya menyuarakan protes, tetapi juga menyampaikan harapan akan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat. Mereka berjuang tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk jutaan warga Kalimantan Selatan yang merasakan dampak dari kebijakan tersebut.

Menanggapi hal ini, Kartoyo memastikan bahwa suara mahasiswa tidak akan sia-sia. Setelah ini, pihaknya akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat, baik secara langsung maupun melalui saluran komunikasi lainnya. “DPRD Provinsi Kalsel selalu komitmen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat,” katanya. (Red)