Sidang OTT PUPR Kalsel: Suap Rp 1 Miliar, Drama di Restoran, dan Sistem E-Katalog yang Ternodai

TRANSPLUS. ID, Banjarmasin

Banjarmasin kembali menjadi sorotan  setelah fakta mencengangkan terungkap dalam sidang lanjutan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) proyek Dinas PUPR Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (17/1/2025). Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin menjadi panggung pembongkaran praktik korupsi yang melibatkan uang suap miliaran rupiah.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Tragedi Rem Blong di Jalan S Parman, Ini Kronologis dan Keterangan Kasat Lantas

386 beritatrans

Sidang kali ini menghadirkan lima saksi, termasuk Kepala Bir Barang dan Jasa Setdaprov Kalsel, Rahmaddin, dan sejumlah staf Dinas PUPR. Namun, perhatian publik tertuju pada kesaksian M. Aris Anova, staf Bidang Cipta Karya. Ia mengungkapkan peran tersangka Yulianti Erlynah, Kepala Bidang Cipta Karya, dalam perintah pengambilan uang suap sebesar Rp 1 miliar di sebuah restoran di Banjarbaru.

Pada Oktober 2024, Aris diperintahkan untuk mengambil uang dari Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto di Restoran Kampoeng Kecil. Yang kemudian sampai dengan proses OTT [operasi tangkap tangan] oleh KPK.

Uang itu ternyata  menjadi “pelicin” untuk memuluskan tiga proyek besar Dinas PUPR, yakni pembangunan Samsat Terpadu senilai Rp 22 miliar, kolam renang Rp 9 miliar, dan lapangan sepak bola Rp 23 miliar.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Warga Belitung Gempar di Pagi Buta, Korsleting Listrik Membakar Rumah

172 beritatrans

Sementara itu, dalam kesaksiannya, Kepala Biro Barang dan Jasa, Rahmaddin, menyoroti sistem pengadaan e-katalog yang baru diterapkan di Kalsel. Proyek senilai Rp 2 triliun lebih ini menggunakan e-katalog, termasuk tiga proyek  yang menjadi masalah tersebut.

Sistem e-katalog, yang dirancang untuk mencegah korupsi, justru menjadi ladang baru bagi praktik suap.
Drama di ruang sidang ini masih jauh dari selesai. Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis (23/1/2025)i dengan agenda mendengar kesaksian tambahan. (hni)