Mantap RS bhayangkara totalitas dlm pelayanan
TRANSPLUS.ID, KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah serta sosialisasi jaminan produk halal secara virtual, Senin (20/4/2026) pagi.
Kegiatan yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri tersebut diikuti jajaran Pemkab Kapuas dari Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas.
Hadir dalam rakor tersebut Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris Daerah Kapuas Usis I. Sangkai, Kepala BPS Kapuas Ahmad Nasrullah, perwakilan Bulog, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Dalam paparan nasional, sejumlah komoditas pangan di wilayah Kalimantan Tengah dilaporkan mengalami fluktuasi harga, khususnya cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah, sehingga menjadi perhatian dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Menindaklanjuti hal tersebut, Wakil Bupati Kapuas Dodo menekankan pentingnya akurasi dan keselarasan data antarinstansi sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Ia juga menginstruksikan agar dilakukan langkah konkret melalui survei lapangan ke pasar-pasar untuk memastikan kondisi riil harga bahan pokok.
“Kita ingin ke depan pemerintah daerah bisa bersinergi dengan Bulog dan BPS agar memiliki satu bahasa dalam data. Informasi stok dan distribusi pangan juga penting agar Kapuas sebagai lumbung pangan tidak hanya mencukupi kebutuhan sendiri, tetapi juga mampu memasok ke daerah lain,” ujar Dodo.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kapuas Usis I. Sangkai meminta perangkat daerah teknis tidak hanya fokus pada pendataan, tetapi juga menghadirkan langkah intervensi nyata di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang berpotensi memengaruhi produksi pertanian.
“Dinas terkait harus memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya petani, melalui upaya konkret agar hasil produksi tetap terjaga dan fluktuasi harga dapat ditekan,” tegasnya.
Selain isu inflasi, rakor tersebut juga membahas dukungan pemerintah daerah terhadap program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah serta percepatan sertifikasi jaminan produk halal bagi pelaku usaha.
Melalui koordinasi ini, Pemkab Kapuas menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi data dan kebijakan lintas sektor guna menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (red)
Tidak ada komentar