Kawal Pers Nasional, Menyaring Wartawan Abal-abal dan Penumpang Gelap Media

TRANSPLUS.ID, Banjarmasin

Di era pasca-reformasi, dengan diberlakukannya UU Pers No. 40 Tahun 1999, siapa saja dapat menjadi jurnalis dan mendirikan media. Namun, kemudahan ini juga memunculkan tantangan serius bagi  keberadaan wartawan abal-abal yang tidak memiliki kode etik jurnalistik yang jelas, dan media yang tidak mematuhi norma-norma yang seharusnya. Hal ini tentu saja berpotensi merusak citra profesi jurnalis yang seharusnya menjunjung tinggi kebenaran dan integritas.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Transformasi 65 Tahun, Barito Kuala Mencatat Sejarah Baru

456 beritatrans

Fenomena ini menjadi perhatian utama dalam pertemuan yang digelar pada Kamis (9/1/2025) antara Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Selatan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kalsel.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Dinas Kominfo Kalsel tersebut, kedua pihak sepakat untuk menggelar Summit Nasional Media Massa yang diperkirakan akan dihadiri oleh 400 hingga 500 peserta dari seluruh Indonesia.

Tema “Mengawal Pers Indonesia dari Penumpang Gelap” menjadi sangat relevan mengingat semakin mudahnya seseorang mengklaim diri mereka sebagai wartawan, bahkan tanpa mengikuti prinsip dasar jurnalistik. Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie, menyatakan bahwa fenomena ini telah menimbulkan keresahan, baik di kalangan wartawan profesional, pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

HPN 2025 di Kalsel, PWI Dukung Ketahanan Pangan Pemerintahan Prabowo

278 beritatrans

Menurut Helmie, peran pers yang sesungguhnya adalah sebagai kontrol sosial dan penyebar informasi yang benar. Namun, dengan kemunculan wartawan abal-abal dan media yang tidak mengikuti kaidah perusahaan pers, informasi yang disajikan pun bisa menjadi bias dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami merasa memiliki tanggung jawab besar untuk mencari solusi dalam mereduksi fenomena ini. Seminar yang kami selenggarakan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menyaring siapa saja yang layak menyandang profesi jurnalis,” tambah Helmie.

Seminar yang akan mengangkat tema ini rencananya akan melibatkan sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang dijadwalkan menjadi salah satu pembicara utama. Kehadiran para pembicara dari tingkat pusat ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh dunia pers saat ini.

Dukungan penuh dari Dinas Kominfo Kalsel juga menjadi bagian dari upaya merencanakan HPN (Hari Pers Nasional) 2025 yang akan digelar pada Februari mendatang. M Muslim, Kadis Kominfo Kalsel, menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima instruksi dari Gubernur Kalsel H Muhidin untuk mendukung penuh kegiatan HPN 2025, termasuk seminar mengenai “Mengawal Pers Indonesia dari Penumpang Gelap”.

Lebih lanjut, Muslim berharap bahwa kegiatan ini dapat merangkul seluruh insan pers, serta Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI), untuk bersama-sama menyikapi keberadaan wartawan dan media yang tidak bertanggung jawab. “Kami ingin agar ada kesamaan persepsi dalam menghadapi penumpang gelap dalam dunia pers,” ujar Muslim.

Hal senada juga diungkapkan, Sekjen PWI Kalsel, Toto Fachrudin bahwa tantangan besar bagi dunia jurnalistik Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa hanya wartawan yang berkompeten dan mematuhi kode etik yang dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. “Langkah-langkah untuk memperkuat norma dan kode etik jurnalistik sangatlah penting, guna melindungi integritas profesi jurnalis,” ujarnya.

Dengan adanya kegiatan seperti Summit Nasional Media Massa ini, diharapkan langkah-langkah konkret dapat diambil untuk menyaring oknum-oknum yang hanya ingin memanfaatkan media untuk kepentingan pribadi, demi kepentingan bersama yang lebih besar, kebenaran dan keadilan. (hni)