Era Baru Statistik: Barito Kuala Tegaskan Komitmen Satu Data Indonesia

waktu baca 2 menit
Selasa, 24 Jun 2025 15:50 beritatrans

TRANSPLUS.ID, Barito Kuala – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus menancapkan komitmennya dalam membangun sistem data yang solid dan terintegrasi. Hal ini tercermin dalam gelaran Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025 yang digelar di Pawon Tlogo, Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Selasa (24/06), dengan mengusung tema “Kolaborasi Satu Data Indonesia Kabupaten Barito Kuala.”

Acara ini tak hanya menjadi ajang seremonial, tapi momentum penting mendorong seluruh produsen data – khususnya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) – agar lebih aktif dan bertanggung jawab dalam menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat.

Data Tak Lagi Sekadar Arsip, Tapi Aset Strategis

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Barito Kuala, Toyib Nasikun, S.ST., ME, dalam sambutannya membuka cakrawala tentang urgensi pengelolaan data yang adaptif dan relevan. Ia menyoroti tantangan klasik yang hingga kini masih membayangi, yakni data yang belum saling terhubung antar-instansi.

> “Kita tidak lagi bicara data sekadar kumpulan angka. Ini soal arah kebijakan, perencanaan, dan wajah masa depan daerah,” tegas Toyib.

 

Menurutnya, pembinaan ini diharapkan menjadi pemantik semangat pembenahan tata kelola data serta percepatan implementasi program nasional Satu Data Indonesia di wilayah Barito Kuala.

Desa Statistik Jadi Motor Inklusi Data

Dalam kesempatan itu, turut dilakukan penandatanganan pencanangan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2025, yang menetapkan Desa Sidorejo di Kecamatan Tamban sebagai pelopornya. Langkah ini dipandang sebagai strategi memperkuat peran desa dalam mendukung ketersediaan data hingga ke akar rumput.

Diskominfo: Data adalah Senjata Baru Era Digital

Menguatkan pesan BPS, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Barito Kuala, Hery Sasmita, memaparkan betapa strategisnya posisi data di era yang penuh dinamika dan disrupsi teknologi.

> “Data adalah kekuatan baru. Ia menjadi tulang punggung pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan berdampak,” ujar Hery.

 

Ia menambahkan, di tengah ancaman siber yang kian nyata, daerah harus membangun sistem pertahanan berbasis data dengan memperkuat kapasitas SDM statistik dan mengembangkan tata kelola yang tangguh.

Diskominfo, lanjut Hery, memiliki tanggung jawab besar sebagai wali data, yang artinya menjadi filter utama untuk memverifikasi dan memvalidasi setiap data sektoral dari SKPD. Standar nasional, metadata, hingga interoperabilitas menjadi tolok ukur kualitas data ke depan.

> “Kami ingin setiap SKPD mampu menyajikan data berkualitas di website masing-masing, sehingga proses penyediaan data lebih efisien dan transparan,” jelasnya.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA