Barito Kuala Catat Realisasi Anggaran Tembus 105 Persen

TRANSPLUS.ID, Marabahan – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menorehkan capaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui Rapat Paripurna DPRD ke-18 yang digelar di ruang sidang lantai III DPRD Barito Kuala, Senin (16/6), eksekutif dan legislatif daerah ini resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Momentum penandatanganan berita acara persetujuan bersama ini dihadiri langsung oleh Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi, Ketua dan Anggota DPRD, unsur Forkopimda, jajaran Sekretariat Daerah, pimpinan SKPD, camat hingga kepala bagian di lingkungan Setda.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Era Baru Statistik: Barito Kuala Tegaskan Komitmen Satu Data Indonesia

182 beritatrans

Dalam sambutannya, Bupati Bahrul Ilmi menyampaikan bahwa realisasi pendapatan APBD 2024 mencapai angka menggembirakan, yakni 105,10 persen. Sedangkan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tercatat sebesar Rp195,2 miliar. Ia menyebut, nilai Silpa tersebut mencerminkan terminalisasi arus kas daerah yang ditutup pada 31 Desember 2024.

“Jika ditotal berdasarkan neraca per akhir tahun, total kekayaan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mencapai lebih dari Rp3,34 triliun. Ini adalah fondasi kuat untuk pembangunan tahun-tahun mendatang,” ujar Bahrul.

Lebih lanjut, Bahrul mengungkapkan bahwa porsi terbesar pendapatan daerah masih bersumber dari transfer pusat. Namun demikian, Pemkab tetap berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sistem pemungutan dan perluasan objek retribusi serta pajak daerah.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Langkah Strategis Menuju Tata Kelola Fiskal yang Lebih Tajam, DPRD Barito Kuala Gelar Paripurna Bahas Pajak dan APBD

184 beritatrans

Ia juga menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran wajib memberikan kinerja yang terukur. “Pengelolaan keuangan harus profesional, legal, dan sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Target kita jelas: mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengungkap estimasi sementara nilai APBD pada Rancangan KUA-PPAS Perubahan 2025 sebesar Rp1,85 triliun. Ia menekankan bahwa penggunaan anggaran, khususnya dari Silpa 2024, tetap difokuskan untuk pelayanan langsung kepada masyarakat.

Rapat paripurna ini menjadi tonggak penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan dan akuntabilitas fiskal di Kabupaten Barito Kuala. Dengan semangat sinergi antara eksekutif dan legislatif, kabupaten ini melangkah mantap menuju tata kelola keuangan yang makin transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

(Aa)