Perjanjian Kinerja 2025, Batola Terapkan Sistem Laporan Kinerja Digital

TRANSPLUS.ID, Marabahan

Pada Selasa pagi (4/2), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Barito Kuala, Munadi, ST, memberikan penjelasan terkait pentingnya Perjanjian Kinerja (PK) yang baru saja ditandatangani oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Barito Kuala. Wawancara ini berlangsung di kantornya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 73, Ulu Benteng, Marabahan.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Akhmad Wahyuni Berbagi Pengalaman dan Beri Pesan Penting untuk ASN Batola

199 beritatrans

PK yang telah ditandatangani pada hari Senin (3/2) ini melibatkan Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, 19 Kepala Dinas, 8 Instansi, dan 17 Camat, yang semuanya berkumpul di halaman kantor Bupati untuk melakukan penandatanganan bersama Pj. Bupati Dinansyah.

Munadi menjelaskan bahwa PK merupakan instrumen yang diatur oleh Peraturan Menteri PAN RB No. 53 Tahun 2014, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bekerja sesuai dengan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. “Dengan adanya PK ini, setiap kepala SKPD harus memahami bahwa setelah anggaran disahkan, mereka wajib menjalankan dan mendukung kegiatan yang selaras dengan prioritas tersebut. Kinerja mereka harus terukur dan terlaporkan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan,” ujar Munadi.

Selain itu, Munadi menambahkan bahwa PK ini menjadi dasar penting untuk evaluasi dan laporan kinerja setiap SKPD. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas tentang seberapa efektif anggaran daerah digunakan untuk kepentingan masyarakat. “PK juga akan menjadi bahan evaluasi bagi setiap SKPD untuk memastikan bahwa mereka mencapai target yang diinginkan,” lanjutnya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Akhmad Wahyuni Berbagi Pengalaman dan Beri Pesan Penting untuk ASN Batola

199 beritatrans

Salah satu inovasi yang direncanakan adalah penerapan aplikasi laporan kinerja, yang sudah diuji coba di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, seperti Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Selatan, dan Tanah Laut. Namun, Munadi mengakui bahwa Kabupaten Barito Kuala masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal sumber daya manusia, untuk menerapkan aplikasi ini secara optimal. “Kami berharap, dengan adanya upaya ini, Barito Kuala dapat mengikuti jejak daerah lain dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan,” ungkapnya.

Fahrurrijal, ST, MT, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bappelitbang, menambahkan bahwa aplikasi laporan kinerja ini akan diuji coba setelah pelantikan Bupati terpilih Barito Kuala pada tahun 2025. “Kami akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses perencanaan, agar ke depan lebih efektif dalam mendukung pembangunan daerah,” jelasnya.

Dengan adanya PK ini, diharapkan pemerintahan Kabupaten Barito Kuala dapat lebih fokus pada pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan, serta memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat. Semoga program ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah. (red)