Ada Apa dengan Pendapatan Daerah Kalsel 2026, Turun Drastis hingga Defisit Rp3,24 Triliun

TRANSPLUS.ID, Banjarmasin – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 terjun bebas atau mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika pada APBD Murni 2025 pendapatan daerah tercatat Rp10,03 triliun dan bahkan naik menjadi Rp10,52 triliun pada APBD Perubahan, maka RAPBD 2026 hanya dipatok sebesar Rp7,24 triliun.

Angka ini otomatis ikut memengaruhi pos belanja daerah yang juga menyusut dari Rp13,40 triliun pada APBD Perubahan 2025 menjadi Rp10,48 triliun di RAPBD 2026. Artinya defisit Kalsel diperkirakan melebar hingga Rp3,24 triliun, lebih tinggi dari defisit Rp1,7 triliun di APBD Murni 2025 maupun Rp2,88 triliun di APBD Perubahan 2025.

Salah satu alasan penurunan RAPBD 2026 ini disampaikan pemerintah daerah karena imbas dari keluarnya Surat Menteri Keuangan No: S-62/PK/2025 yang melakukan pemotongan dana transfer pusat, yang semula Rp4,78 triliun, berkurang menjadi hanya Rp2,61 triliun.

Padahal dalam kesepakatan bersama bulan Juli 2025 lalu, RAPBD 2026 dipatok sebesar Rp9,42 triliun. Akibatnya  penurunan transfer pusat maka RAPBD 2026 menjadi Rp7,24 triliun.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel, Muhammad Syarifudin, mengatakan turunnya proyeksi RAPBD 2026 terutama disebabkan berkurangnya dana transfer pusat.

“Kesepakatan bulan Juli memang Rp9 triliun lebih, tapi setelah ada surat dari Menteri Keuangan, pendapatan transfer turun hampir separo, menjadi Rp7 triliun lebih,” ungkap Syarifudin dalam rapat pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kalsel, Kamis (25/9/2025) malam.

Syarifudin menegaskan bahwa belanja pegawai tetap aman. “Yang jelas belanja pegawai kita aman. Proyek pembangunan juga aman, Insya Allah masih ada peluang perubahan karena pendapatan daerah kita masih mampu,” ucapnya.

Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel juga menyoroti penurunan tersebut. Husnul dari Fraksi Gerindra meminta agar pembahasan berikutnya menitikberatkan pada detail belanja pembangunan yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.

Hal senada juga diungkapkan Gusti Iskandar Sukma Alamsyah dari Fraksi Golkar perlunya mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, termasuk melalui kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPRD Kalsel, H Kartoyo, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan penyisiran ulang terhadap rencana belanja pemerintah daerah.

“Semua program memang prioritas, tapi tentu ada yang kurang prioritas. Itu yang akan kita evaluasi,” kata Kartoyo.

Ia juga mengakui kemungkinan ada proyek yang harus dikurangi, sembari berharap pemerintah daerah bisa melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat untuk menambah dukungan anggaran. (red)