Tak Kunjung Diresmikan, Dewan Ingin Segera Difungsikan Masjid Syekh Arsyad Al-Banjari

TRANSPLUS.ID, BANJARMASIN – Meski pembangunan fisik telah rampung, hingga kini Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih belum difungsikan secara penuh. Ketidakjelasan jadwal peresmian pun mulai mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, menginginkan pemerintah provinsi segera membuka dan memfungsikan masjid tersebut untuk masyarakat. Masjid yang dibangun menggunakan anggaran besar dari APBD ini secara prinsip telah siap difungsikan dan kini hanya menunggu proses peresmian

Baca Juga

3 minggu  lalu

Tangkap Mafia BBM, Tindak Tegas Praktik “Kartu SPBU” oleh Preman

40 redaksi2

“Pemerintah Provinsi dan DPRD telah sepakat untuk segera meresmikan agar dapat dimanfaatkan,” ujarnya ketika rapat kerja Komisi III DPRD Kalsel dengan mitra kerjanya, Selasa (5/5/2026).

Pembangunan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sendiri dikerjakan melalui skema multiyears sejak tahun 2022. Namun hingga kini, jadwal peresmian masih belum ada kepastian. Dari informasi yang dihimpun, penentuan waktu peresmian masih dikoordinasikan bersama Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kalsel.

Masjid yang digadang menjadi ikon wisata religi baru di Banua ini berdiri diatas kawasan seluas 11 hektar, kompleks masjid dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir, aula, penginapan, hingga embung. Sementara bangunan utama masjid dibangun dengan konsep ruang terbuka di atas lahan sekitar 4.000 meter persegi dan mampu menampung hingga 3.000 jemaah.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Tangkap Mafia BBM, Tindak Tegas Praktik “Kartu SPBU” oleh Preman

40 redaksi2

Total anggaran pembangunan masjid mencapai sekitar Rp177 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Rinciannya, pembangunan lanskap menyerap dana sekitar Rp56 miliar, sedangkan pembangunan bangunan utama menelan biaya sekitar Rp121 miliar.

Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan sekaligus destinasi wisata religi yang memperkuat identitas Kalimantan Selatan.

Di sisi lain, Dinas PUPR Kalsel juga mendorong agar segera dibentuk badan pengelola khusus untuk memastikan operasional dan pemeliharaan masjid berjalan optimal dan berkelanjutan.

Pengelolaan masjid dinilai tidak terlalu rumit karena lebih berorientasi pada fungsi sosial dan ibadah. Biro Kesra juga disebut telah menyiapkan anggaran operasional, termasuk untuk imam tetap, imam Jumat, petugas kebersihan, hingga tenaga pendukung lainnya.

“Petugas sudah melalui proses verifikasi dan validasi. Saat ini hanya ada beberapa kelengkapan seperti mimbar yang masih dalam tahap pengadaan dan ditargetkan segera tersedia,” katanya.

Adapun skema pengelolaan masih terus dibahas. Sejumlah opsi yang dipertimbangkan antara lain pengelolaan langsung oleh Kesra, melalui UPT, pembentukan badan pengelola khusus seperti Masjid Sabilal Muhtadin, hingga model pengelolaan seperti yang diterapkan di Masjid Al-Jabar.

“Kalau memang masih ada kekurangan kecil, bisa disempurnakan sambil berjalan. Masjid ini sudah siap difungsikan. Tinggal bagaimana pemerintah mempercepat proses peresmian agar masyarakat bisa segera memanfaatkannya,” pungkas Achmad Maulana. (Red)