Matangkan Integrasi Jalan Kabupaten dan Jalan Industri, Dorong Sinergi Infrastruktur dan Investasi

waktu baca 2 menit

Selasa, 14 Apr 2026 16:58 redaksi2

KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar rapat koordinasi strategis yang membahas pengembangan infrastruktur jalan serta pengelolaan aset daerah yang digunakan pihak swasta. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai di Ruang Rapat Bupati dan Ruang Rapat Sekda, Selasa (14/4/2026).

Rapat tersebut dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan pihak swasta, serta unsur terkait lainnya. Fokus pembahasan diarahkan pada integrasi ruas jalan kabupaten Timpah–Mantangai dengan jalan khusus industri sepanjang sekitar 50 kilometer yang dikembangkan oleh PT Kapuas Tunggal Persada.

Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah dan pihak terkait melakukan penyamaan persepsi terkait aspek perizinan, tata ruang, hingga skema kerja sama pengembangan infrastruktur. Integrasi tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas industri di wilayah Kapuas.

Sekretaris Daerah Kapuas, Usis I Sangkai, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir secara aktif dalam setiap proses perencanaan dan pengembangan infrastruktur, termasuk dalam memastikan aspek hukum dan tata kelola berjalan sesuai ketentuan.

“Pemerintah daerah harus berperan aktif. Terkait pengembangan jalan ini, kami akan melakukan kajian lebih mendalam dan akan dibahas kembali bersama pihak swasta untuk pematangan teknisnya,” ujarnya.

Selain pembahasan infrastruktur jalan, rapat juga menyoroti pengelolaan aset milik pemerintah daerah yang saat ini dimanfaatkan oleh pihak swasta. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemanfaatan aset berjalan sesuai regulasi serta memberikan nilai tambah bagi daerah.

Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Langkah tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.