Komisi IV DPRD Kalsel Bahas Aspirasi BOSDA SMK Swasta

TRANSPLUS.ID, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Komisi IV menggelar rapat bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta se-Kalsel, Rabu (7/1/2026). Pertemuan tersebut membahas aspirasi dan masukan terkait kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi SMK swasta pada tahun anggaran 2026.

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, S.H., dan menjadi forum dialog terbuka bagi perwakilan SMK swasta untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi. Salah satu isu utama yang disoroti adalah adanya penyesuaian atau pengurangan alokasi BOSDA dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Perkuat Strategi Pelayanan Pajak Daerah, DPRD Kalsel Serap Praktik Terbaik

105 redaksi2

Dalam pertemuan tersebut, pihak MKKS SMK Swasta menyampaikan keberatan atas rencana pengurangan besaran BOSDA. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada keberlangsungan operasional sekolah, terutama dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran, perawatan sarana prasarana, serta peningkatan kualitas pendidikan vokasi.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, SMK swasta memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi yang berorientasi pada kesiapan kerja.

“SMK swasta berkontribusi besar dalam penguatan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, masukan dari MKKS SMK Swasta ini menjadi perhatian serius bagi kami di Komisi IV,” ujar Jihan.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Bapemperda DPRD Kalsel Matangkan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

104 redaksi2

Sebagai tindak lanjut rapat tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel bersepakat untuk mengupayakan penyampaian aspirasi MKKS SMK Swasta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel. Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang pembahasan lebih lanjut terkait kemungkinan penyesuaian kebijakan anggaran.

Jihan berharap melalui pembahasan lanjutan bersama Banggar dan TAPD, dapat ditemukan solusi terbaik yang mampu mengakomodasi kebutuhan SMK swasta tanpa mengesampingkan kemampuan keuangan daerah.

Rapat ini turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Dinas Pendidikan juga menyampaikan harapan agar ke depan terdapat peningkatan anggaran sektor pendidikan, sehingga tidak perlu dilakukan pengurangan BOSDA bagi SMK swasta.

Melalui pertemuan ini, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah serta memastikan kebijakan anggaran pendidikan dapat memberikan manfaat yang adil, proporsional, dan berkelanjutan bagi seluruh satuan pendidikan di Kalimantan Selatan. (red)