Mantap RS bhayangkara totalitas dlm pelayanan
TRANSPLUS.ID, KALSEL – Tim Satgas Pengawasan BBM Kalimantan Selatan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SPBU dan SPBKB di Banjarbaru, Banjarmasin hingga Kabupaten Banjar untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan tepat sasaran.
Namun, setelah pelaksanaan sidak tersebut, dugaan penyelewengan biosolar kembali mencuat setelah beredarnya video dugaan pengisian BBM ilegal oleh sopir truk di salah satu SPBU di Kalsel.
Sidak tersebut melibatkan unsur TNI, kepolisian, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel, serta Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Ariadi Noor mengatakan, pengawasan dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi BBM, khususnya biosolar, tetap merata dan tidak disalahgunakan.
Didampingi Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Bagiawan dan Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalsel, Endarto, Ariadi menegaskan sidak akan terus dilakukan secara berkala, baik secara terbuka maupun tertutup.
Adapun sejumlah titik yang didatangi tim Satgas meliputi SPBKB AKR Trikora 20.3.2.005, SPBKB AKR Guntung Manggis 20.3.2.007, SPBU Landasan Ulin 64.706.07, SPBU Basirih 64.701.07, SPBKB AKR Basirih 10.3.2.009, SPBU Basirih 64.701.06, hingga SPBU Gambut 64.701.03.
“Hari ini kami bersama-sama melakukan inspeksi mendadak di beberapa SPBU. Kami ingin memastikan pengelolaan BBM, khususnya solar dan biosolar, tersedia dan distribusinya merata. Kami tidak ingin masyarakat menjadi korban dari penyalahgunaan pengelolaan BBM,” kata Ariadi, dikutip dari Media Center Pemprov Kalsel, Kamis (14/5).
Dari hasil pemantauan sementara, tim Satgas mengaku belum menemukan indikasi penyelewengan maupun aktivitas pelangsiran BBM di lokasi yang didatangi. Kondisi antrean kendaraan dan aktivitas pengisian BBM juga disebut masih berjalan tertib.
Meski demikian, Ariadi mengingatkan seluruh pengelola SPBU agar tetap mematuhi aturan yang berlaku. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan segan memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran dalam distribusi BBM subsidi.
“Kami sudah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pengelola SPBU agar memastikan pengelolaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena sanksinya berat dan kegiatan sidak ini akan dilakukan secara kontinu, baik secara terbuka maupun tertutup,” ujarnya.
Selain memastikan distribusi BBM subsidi berjalan normal, tim Satgas juga menyoroti adanya dugaan pungutan tertentu terhadap sopir atau pengguna jasa SPBU yang dinilai berpotensi membebani masyarakat.
“Kami berharap manajemen pengelola SPBU dapat menjaga pelayanan dengan baik. Jika ada pungutan yang justru menjadi beban masyarakat dan bukan kesepakatan bersama, tentu bisa ada tindakan sanksi,” tegas Ariadi.
Dalam sidak tersebut, tim juga memantau penerapan sistem barcode di sejumlah SPBU Pertamina. Pemerintah Provinsi Kalsel menilai penggunaan barcode cukup efektif untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
“Penggunaan barcode ini efektif agar penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran. Kalau ada penggunaan yang tidak sesuai, tentu SPBU sendiri yang akan dirugikan karena distribusinya tidak sesuai dengan kebutuhan riil,” pungkasnya.
Namun, setelah sidak dilakukan, dugaan penyalahgunaan BBM subsidi kembali menjadi perhatian publik. Seorang aktivis dan pemerhati kebijakan publik Kalimantan Selatan, Babeh Aldo mengungkapkan temuan di lapangan melalui sebuah video yang dikirim seseorang terkait dugaan aktivitas ilegal pengisian solar oleh seorang sopir truk di salah satu SPBU di Kalsel.
Dalam video tersebut, ia menilai pengawasan di lapangan masih belum konsisten sehingga dugaan penyalahgunaan BBM subsidi diduga masih terus terjadi. “Kalau pengawasannya lemah, tidak kontinu ya, begitu pak,” ucapnya. (red)
Tidak ada komentar