Dugaan Penyelewengan BBM di SPBU Kalsel Kembali Terjadi

TRANSPLUS.ID, BANJARMASIN – Dugaan praktik penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Selatan kembali menjadi sorotan. Lemahnya pengawasan disebut menjadi salah satu faktor aktivitas ilegal kembali terjadi dan dilakukan secara terang-terangan di lapangan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan memiliki sekitar 140 SPBU reguler yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Selain itu, terdapat pula sekitar 143 unit Pertashop yang menjangkau wilayah pelosok dan pedesaan.

Jumlah tersebut menunjukkan besarnya infrastruktur distribusi BBM di Kalsel. Bahkan, Pertamina Regional Kalimantan sebelumnya menyebut terdapat sekitar 762 SPBU di seluruh Pulau Kalimantan pada tahun 2025. Dengan kepadatan penduduk dan jalur distribusi strategis seperti Trans Kalimantan, kawasan Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu hingga Kotabaru, Kalsel menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas distribusi BBM yang cukup tinggi.

Masyarakat yang ingin mengetahui jumlah maupun alamat SPBU di tiap kabupaten/kota di Kalsel dapat mengakses portal resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Portal Informasi SPBU Kalsel

Di sisi lain, berdasarkan informasi yang dihimpun, jumlah personel kepolisian di lingkungan Polda Kalimantan Selatan dan jajaran diperkirakan berada di kisaran 8.000 hingga 8.700 personel. Angka tersebut mencakup personel di Polda Kalsel, Brimob, Polairud, hingga 13 Polres jajaran.

Jika dibandingkan jumlah polisi dan jumlah SPBU di Kalsel secara matematis dengan estimasi sekitar 160 SPBU aktif di Kalsel, maka rasionya berkisar, 8.000 personel : 160 SPBU = sekitar 50 polisi per SPBU. Kalau jumlahnya 8.700 personel : 160 SPBU = sekitar 54 polisi per SPBU
Namun dalam praktiknya, tidak semua personel bertugas melakukan pengawasan lapangan karena sebagian menjalankan fungsi administrasi, lalu lintas, reserse, intelijen, Brimob, Polairud, penjagaan objek vital, hingga sistem shift dan cuti personel.

Sorotan terhadap lemahnya pengawasan ini turut disampaikan seorang aktivis dan pemerhati kebijakan publik Kalimantan Selatan, Babe Aldo. Dalam unggahan video di akun TikTok @babehaldoaje135, ia memperlihatkan dugaan aktivitas ilegal pengisian solar oleh seorang sopir truk di salah satu SPBU di Kalsel.

Dalam video tersebut, Babe Aldo menilai pengawasan di lapangan masih belum konsisten sehingga dugaan penyalahgunaan BBM subsidi terus terjadi. “Kalau pengawasannya lemah, tidak kontinue ya, begitu pak,” ucapnya dalam kanal media sosial miliknya, Jumat (15/5/2026)

Ia bahkan mengaku pernah berbincang dengan anggota Polda Kalsel terkait pengawasan SPBU. Menurut pengakuannya, personel yang secara khusus melakukan pengawasan terhadap SPBU jumlahnya sangat terbatas. “Berat juga kalau cuma 11 orang,” cetusnya.

Menurut Babe Aldo, pengawasan semestinya tidak hanya bertumpu pada personel tertentu di tingkat Polda, tetapi juga melibatkan aparat di tingkat Polres dan Polsek yang bersentuhan langsung dengan aktivitas SPBU di daerah.
“Ini yang harus dibenahi, makanya ayo kerja sama dengan sopir,” ujarnya.

Ia menilai para sopir justru menjadi pihak yang paling sering melihat aktivitas di lapangan dan dapat membantu memberikan informasi kepada aparat apabila ditemukan dugaan praktik ilegal.
“Kalau perlu, kasih kewenangan para sopir untuk melanjutkan informasi ini. Kalau sidak dan monitoring cuma sesekali, aktivitas ilegal bisa terus terjadi,” katanya.

Meski demikian, ia juga mengaku memahami keterbatasan personel yang dimiliki aparat kepolisian. “Kalau informasi seperti ini viral dulu, nanti capek bapak (polisi),” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Babe Aldo turut menyampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang bekerja di lapangan. Ia menegaskan para sopir di Kalimantan Selatan siap membantu aparat dalam menertibkan dugaan praktik ilegal di SPBU-SPBU wilayah Kalsel. (red)