Sekda Kapuas Hadiri Uji Coba Smart Governance Level 5

Transplus.id, Kuala Kapuas — Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I Sangkai, menghadiri kegiatan Uji Coba Alat Ukur Moralitas, Smart Governance Level 5, dan Simulasi Assessment Center bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (6/11), bertempat di Garden Meeting Room, Oakwood Suites Kuningan, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pengembangan alat ukur penilaian potensi dan kompetensi ASN berbasis digital yang disusun oleh Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN. Uji coba ini bertujuan memastikan bahwa alat ukur yang dikembangkan memenuhi kaidah akademik, tepat sasaran, dan berkualitas, sekaligus mendukung pelaksanaan Profiling ASN serta penguatan manajemen talenta di instansi pemerintah.

Baca Juga

7 bulan  lalu

Asisten II Buka Ekspose Laporan Akhir Kajian Produk Unggulan Daerah Kapuas

140 redaksi2

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Usis I Sangkai menekankan pentingnya kegiatan ini bagi penguatan sistem merit di lingkungan aparatur sipil negara. Menurutnya, alat ukur berbasis digital dapat membuat proses penilaian lebih objektif, transparan, dan akuntabel, khususnya bagi pejabat pimpinan tinggi.

“Ini adalah langkah nyata dalam memperkuat penerapan sistem merit. Dengan alat ukur digital yang dikembangkan BKN, penilaian potensi dan kompetensi ASN akan lebih modern dan berintegritas tinggi,” ujar Sekda.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan BKN kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk turut memberikan masukan dalam uji coba tersebut. Sekda berharap hasil kegiatan ini dapat menjadi pijakan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya ASN di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Kapuas.

Baca Juga

7 bulan  lalu

Bupati Kapuas Sampaikan Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026

65 redaksi2

Kegiatan ini sejalan dengan komitmen Pemkab Kapuas untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan moralitas ASN dalam memberikan pelayanan publik, serta memperkuat manajemen talenta daerah demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan. (red)