Pansus I DPRD Kalsel Soroti Potensi Kebocoran PAD dalam Pembahasan Raperda Retribusi

waktu baca 2 menit

Kamis, 2 Jul 2026 05:20 redaksi2

TRANSPLUS.ID, BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rabu (1/7/2026).

Rapat difokuskan pada penyesuaian tarif retribusi daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengatakan pembahasan bersama mitra kerja diperlukan agar kebijakan yang disusun mampu meningkatkan PAD tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi.

“Pengawasan DPRD terhadap tarif retribusi yang disampaikan oleh mitra kerja sangat penting agar potensi Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Selatan dapat terus meningkat,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Pansus I mengundang Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan untuk membahas objek-objek retribusi yang menjadi kewenangan masing-masing.

Yani Helmi mengungkapkan, pihaknya menemukan sejumlah potensi kebocoran PAD dari pengelolaan aset daerah, di antaranya Lapangan Golf Swargaloka, GOR Hasanuddin, dan Stadion 17 Mei.

Menurutnya, pengelolaan aset tersebut perlu dievaluasi agar memberikan kontribusi maksimal terhadap kas daerah.

“Kalau dihitung dari tiga aset tersebut, potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah mencapai miliaran rupiah. Karena itu, jangan sampai potensi tersebut kembali hilang,” tegasnya.

Selain aset olahraga, Pansus I juga menyoroti perbedaan penerapan tarif penggunaan fasilitas di SMA dan SMK negeri, khususnya untuk ruang berpendingin udara (AC). DPRD meminta agar kebijakan retribusi disusun secara adil dan tidak membebani masyarakat.

Pansus I menegaskan akan terus mengawal pembahasan Raperda tersebut agar pengelolaan aset dan layanan milik pemerintah daerah semakin optimal. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan PAD sekaligus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (RED)