DPRD Kalsel Soroti Potensi PAD dari Aset Badan Penghubung di Jakarta

TRANSPLUS.ID, JAKARTA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menilai pengelolaan Badan Penghubung Kalsel di Jakarta masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi aset dan fasilitas yang dimiliki pemerintah provinsi dinilai dapat menjadi salah satu sumber tambahan penerimaan daerah.

Hal tersebut mengemuka saat Komisi II DPRD Kalsel bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo, S.M., M.M., dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan retribusi daerah di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Monitoring dilakukan untuk melihat potensi peningkatan penerimaan sekaligus mengevaluasi pemanfaatan fasilitas milik Pemprov Kalsel yang berada di luar daerah. DPRD menilai pengelolaan aset tersebut perlu terus dioptimalkan agar tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas penunjang kegiatan pemerintahan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo mengatakan, hasil pendalaman menunjukkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan pendapatan Badan Penghubung. Salah satu strategi yang didorong adalah memperkuat koordinasi antara Pemprov Kalsel dengan pemerintah kabupaten/kota agar berbagai kegiatan kedinasan di Jakarta dapat memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung.

“Hari ini kita melaksanakan pendalaman pendapatan di Badan Penghubung Kalsel. Alhamdulillah sudah terlihat bahwa pendapatan di Badan Penghubung masih dapat ditingkatkan,” kata Kartoyo.

Menurutnya, optimalisasi fasilitas tidak hanya dapat meningkatkan penerimaan dari penggunaan aula, tetapi juga berdampak terhadap tingkat hunian kamar atau mess yang tersedia.

“Ke depan kita akan mendorong koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar setiap kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta dapat memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung. Dengan demikian, secara tidak langsung pendapatan daerah juga akan meningkat,” ujarnya.

Kartoyo mencontohkan pemanfaatan aula untuk rapat, pertemuan, maupun kegiatan pemerintahan. Ketika kegiatan tersebut berlangsung, panitia dan peserta dapat diarahkan untuk menggunakan fasilitas penginapan yang tersedia di Badan Penghubung.

“Apabila aula dimanfaatkan untuk kegiatan, maka panitia maupun peserta juga dapat menginap di mess Badan Penghubung yang kondisinya cukup baik. Insya Allah hal itu akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah,” tambahnya.

Selain menggenjot pemanfaatan aset, DPRD Kalsel juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan. Sejumlah masukan disampaikan, antara lain penyediaan layanan sarapan bagi tamu yang menginap, pembenahan tata kelola operasional, serta penambahan sarana dan prasarana secara bertahap.

Menurut Kartoyo, peningkatan kualitas pelayanan penting dilakukan seiring dengan upaya meningkatkan tingkat pemanfaatan fasilitas. Dengan pelayanan yang lebih lengkap, Badan Penghubung diharapkan semakin menarik bagi pemerintah daerah maupun pihak lain yang membutuhkan fasilitas pendukung kegiatan di Jakarta.

“Saat ini memang belum tersedia layanan sarapan pagi. Ke depan, apabila tingkat pemanfaatan terus meningkat, fasilitas tersebut juga akan kita lengkapi. DPRD tentu mendukung setiap langkah yang dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Fajrianoor Rizaldy, S.H., mengatakan pengembangan fasilitas penginapan masih menghadapi kendala keterbatasan lahan, terutama untuk area parkir.

Menurutnya, penambahan kamar maupun penyesuaian tarif harus diikuti dengan peningkatan fasilitas pendukung agar tidak mengurangi kenyamanan pengguna.

“Kalau kita ingin menambah kamar atau menaikkan tarif, keterbatasan lahan menjadi tantangan utama. Area parkir saat ini juga sangat terbatas karena banyak digunakan kendaraan dinas,” jelas Fajrianoor.

Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam rencana pengembangan Badan Penghubung ke depan, sehingga peningkatan kapasitas tidak mengorbankan kualitas pelayanan.

DPRD Kalsel berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut dapat menjadi dasar perbaikan pengelolaan Badan Penghubung. Optimalisasi aset, peningkatan pelayanan, dan penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan fasilitas sekaligus mendongkrak PAD.

Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan terarah, Badan Penghubung Kalsel di Jakarta diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas pendukung aktivitas pemerintahan daerah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi pendapatan daerah. (Red)