Kalau SPBU Belum Ada di Kampung, Jangan Persulit Pengecer

TRANSPLUS.ID, KALBAR– Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan menggugah kebijakan distribusi BBM yang dinilai menyulitkan pedagang eceran di daerah pelosok. Dalam pernyataannya, ia meminta Pertamina membuka kembali ruang regulasi yang lebih manusiawi bagi kios dan pengecer BBM kecil.

Menurut Krisantus, para pedagang eceran BBM bukanlah kelompok yang mengejar keuntungan besar, melainkan masyarakat kecil yang bertahan hidup demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Mereka tidak mencari kekayaan. Mereka hanya mencari sesuap nasi,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Ia menilai keberadaan pengecer BBM selama ini justru menjadi ujung tombak distribusi energi di wilayah yang belum terjangkau SPBU resmi. Di banyak desa dan pelosok Kalimantan, masyarakat masih menggantungkan kebutuhan bahan bakar kepada kios-kios kecil di pinggir jalan.

“Pedagang pengecer BBM itu berjasa mendistribusikan BBM sampai ke pelosok, hingga ke kampung-kampung,” katanya.

Krisantus juga melontarkan kritik terhadap pertamina. Ia mempertanyakan kesiapan Pertamina apabila kios-kios kecil dipersempit ruang geraknya, sementara infrastruktur SPBU belum mampu menjangkau seluruh wilayah pedalaman.

“Kalau Pertamina ketat seperti sekarang, oke silakan. Tapi tolong dong, dirikan SPBU sampai ke kampung. Mampu gak? Kan gak mampu,” singgungnya.

Pernyataan itu menggambarkan realitas yang selama ini dirasakan masyarakat desa. Di sejumlah daerah terpencil, akses BBM bukan hanya soal ekonomi, tetapi menyangkut kehidupan sehari-hari — mulai dari nelayan, petani, sopir angkutan, hingga warga yang harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan bahan bakar.

Kritik Krisantus menjadi pengingat bahwa kebijakan energi tidak bisa hanya dilihat dari aspek penertiban semata. Di balik jerigen dan botol bensin yang dijual eceran, ada denyut ekonomi rakyat kecil yang hidup di tengah keterbatasan akses negara.

Di saat regulasi diperketat, pemerintah dan Pertamina juga dituntut menghadirkan solusi nyata, bukan sekadar larangan. Sebab ketika distribusi resmi belum mampu menjangkau desa-desa terpencil, pedagang eceran justru menjadi wajah pelayanan paling dekat bagi masyarakat. (red)