Pemkab Kapuas Gelar Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN

TRANSPLUS.ID, KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tema “Aparatur Negara Profesional, Pelayanan Publik Tanpa Diskriminasi”, yang berlangsung di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (16/10/2025).

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, mewakili Bupati Kapuas H.M. Wiyatno, S.P.. Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Kristina Meinalita Samosir, Staf Ahli Bupati Bidang KSDM Budi Kurniawan, unsur Forkopimda Kapuas, para kepala OPD, camat, lurah, guru SMA/SMK, serta sejumlah peserta lainnya.

Baca Juga

7 bulan  lalu

Pemkab dan DPRD Kapuas Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2026

121 redaksi2

Dalam sambutan tertulis Bupati Kapuas yang dibacakan oleh Sekda Usis, disampaikan bahwa kegiatan ini memiliki arti penting untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan berlandaskan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

“Pelayanan publik berbasis HAM harus didasari pada prinsip tanpa diskriminasi, menjamin kepastian dan kepuasan penerima layanan, serta sejalan dengan nilai-nilai ASN yang berakhlak,” ujar Usis.

Ia menambahkan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas ASN agar mampu memberikan pelayanan yang adil, profesional, dan menghargai perbedaan.

Baca Juga

7 bulan  lalu

Bupati Kapuas Terima Penghargaan Tokoh Peduli Pers dari PWI Kapuas

112 redaksi2

“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh ASN mampu mewujudkan birokrasi yang humanis dan berintegritas, sejalan dengan visi Kapuas Bersinar — Berdaya Saing, Sejahtera, Indah, Aman, dan Religius,” jelasnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Kalteng Kristina Meinalita Samosir menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip P5HAM, yakni Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM.

“Kami ingin ASN memiliki integritas dan akuntabilitas tinggi, serta mampu menegakkan prinsip kemanusiaan dalam setiap tugasnya,” tegas Kristina.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi paparan materi dari para narasumber terkait implementasi HAM dalam pelayanan publik dan strategi membangun birokrasi yang inklusif dan humanis.(red)