Program Makan Bergizi Gratis Jadi Fokus Apel ASN Pemkab Batola

TRANSPLUS.ID, Marabahan – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggelar apel rutin yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, Senin pagi (6/10/2025). Kali ini, apel dipimpin oleh Asisten II Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Joko Sumitro, dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai pelaksana kegiatan.

Dalam sambutannya, Joko menyoroti Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi perhatian pemerintah pusat. Program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional ini melibatkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memetakan serta menentukan lokasi-lokasi pelaksanaan MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca Juga

10 bulan  lalu

Bantuan Logistik Untuk Korban Kebakaran di Desa Pemurus

133 redaksi2

Ia menjelaskan bahwa program MBG memiliki dua skema pelaksanaan, yaitu pola reguler/mandiri yang dikelola yayasan atau pihak swasta untuk sasaran 1.000–3.500 orang, dan pola T3 (terpencil) dengan sasaran di bawah 1.000 orang yang dapat dikelola oleh perorangan, BUMDes, atau lembaga lokal lainnya.

“Barito Kuala dikategorikan sebagai wilayah terpencil karena banyak desa berada lebih dari 6 kilometer atau lebih dari 30 menit dari pusat layanan,” ujarnya.

Namun, Joko mengungkapkan bahwa hingga 2025, Kabupaten Barito Kuala belum masuk sebagai penerima alokasi SPPG karena belum memenuhi kriteria teknis lahan dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Baca Juga

10 bulan  lalu

Bupati Batola Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025 Bersama Kemendagri

141 redaksi2

“Lahan kita didominasi rawa, sehingga belum dianggap sebagai tanah siap pakai. Meski demikian, kita terus mengupayakan agar Barito Kuala bisa masuk daftar lokasi MBG pada 2026,” jelasnya.

Ia juga mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam program ini. Pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi resmi Badan Gizi Nasional. Investasi untuk membangun satu unit SPPG diperkirakan mencapai Rp700 juta dengan spesifikasi minimal bangunan 150 meter persegi dan enam ruangan fungsional.

Menutup sambutan, Joko mengingatkan pentingnya pengawasan kualitas makanan agar tidak terjadi insiden keracunan seperti yang sempat terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat.

“Jangan sampai makan bergizi gratis justru berubah menjadi makan beracun gratis,” pungkasnya dengan nada serius namun penuh kehati-hatian. (Red)