Pengendalian Inflasi Daerah Difokuskan pada Stabilitas Harga Cabai dan Ayam

TRANSPLUS.ID, KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas memfokuskan perhatian pada pengendalian inflasi daerah, khususnya terhadap komoditas pangan strategis seperti cabai dan daging ayam yang mengalami tren kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, pemerintah pusat menekankan pentingnya respons cepat serta langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. Pergerakan harga komoditas yang fluktuatif dinilai berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat jika tidak dikendalikan secara optimal.

Mengacu pada data yang dipaparkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, komoditas cabai dan ayam mengalami kenaikan signifikan di sejumlah daerah. Beberapa komoditas bahkan tercatat bergerak dari kategori kuning menuju merah, sehingga memerlukan pengawasan dan pengendalian lebih intensif di tingkat daerah.

“Cabai dan ayam menjadi perhatian utama karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Kenaikannya harus segera diantisipasi agar tidak berdampak luas,” ujar salah satu peserta rakor.

Sesuai arahan Sekretaris Jenderal, pemantauan harga dilakukan secara bertahap dan rutin setiap hari. Monitoring harian ini menjadi langkah preventif untuk mendeteksi potensi lonjakan harga serta memastikan ketersediaan pasokan tetap aman.

Selain itu, Pemkab Kapuas juga akan melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang dan distributor bahan pokok, baik di pasar tradisional maupun tingkat pemasok. Melalui komunikasi yang intensif, diharapkan tidak terjadi spekulasi harga dan distribusi tetap berjalan lancar.

Di samping pembahasan inflasi, rakor tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sosialisasi ini bertujuan mendorong percepatan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM, agar produk lokal memiliki daya saing lebih tinggi serta memberikan kepastian bagi konsumen.

Selanjutnya, dilakukan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah sebagai bagian dari program strategis nasional di sektor perumahan. Pemerintah daerah didorong mempercepat penyediaan lahan, kemudahan perizinan, serta memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung pembangunan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Melalui partisipasi aktif dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, mendukung penguatan ekonomi melalui sertifikasi halal, serta berkontribusi dalam penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat. (red)