Warga Miskin Terancam Tak Bisa Berobat, Dana Pendamping Rumah Sakit Bakal Dihapus

TRANSPLUS.ID, BANJARMASIN – Awan gelap menggelayuti pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Kalimantan Selatan. Mulai tahun 2026, masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan terancam tak lagi bisa berobat di rumah sakit milik pemerintah daerah.

Penyebabnya, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menghapus alokasi dana pendamping, untuk anggaran yang selama ini digunakan rumah sakit membantu pasien miskin non-BPJS.

Kebijakan mengejutkan itu terungkap dalam rapat pembahasan pendapatan RAPBD 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis, (24/10/2025).

Selama bertahun-tahun, dana pendamping menjadi penyangga utama bagi rumah sakit daerah dalam menolong pasien miskin. RSUD Ulin Banjarmasin biasanya menerima dana sekitar Rp5–8 miliar, sementara RSUD Ansari Saleh mendapat Rp1,5 miliar per tahun.

Penghapusan dana pendamping bukan hanya soal efisiensi anggaran, melainkan soal nasib ribuan warga miskin yang selama ini menggantungkan harapan pada layanan rumah sakit daerah. Tanpa alokasi tersebut, rumah sakit berpotensi menolak pasien miskin non-BPJS, karena tidak memiliki dasar anggaran untuk membiayai pelayanan mereka.

“Kami mohon dana pendamping ini jangan dinolkan, karena nanti kami kesulitan melayani masyarakat miskin yang tidak tercover BPJS,” ujar Dr. Alfian Yusuf, Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Ulin Banjarmasin.

Sementara itu menanggapi keluhan tersebut, Plh Sekdaprov Kalsel sekaligus Ketua TAPD, dr. Ariadi Noor, mengaku dana pendamping tetap dibutuhkan. Namun, ia menekankan perlunya peningkatan kinerja rumah sakit dalam menggali pendapatan dari fasilitas yang ada.

“Kami sepakat untuk dana pendamping ini, tapi saya minta rumah sakit juga bisa tingkatkan target pendapatannya agar tidak terlalu membebani APBD,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Banggar DPRD Kalsel, HM Alpiya Rakhman, yang mendukukung keberlanjutan dana pendamping. “Saya sangat mendukung dana pendamping ini dialokasikan. Sebab, sangat membantu warga miskin,” tegas politisi Gerindra tersebut. (red)