Mantap RS bhayangkara totalitas dlm pelayanan
Rapat audiensi antara Komisi IV DPRD Kalsel dan Ikatan Pendidikan Nusantara (IPN) membahas kesejahteraan Guru PPPK, termasuk kenaikan tunjangan dan perpanjangan kontrak berdasarkan kinerja. (foto : dprd kalsel) TRANSPLUS.ID, Banjarmasin
Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar audiensi dengan Ikatan Pendidikan Nusantara (IPN) untuk membahas kesejahteraan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di ruang rapat Komisi IV, Rabu (22/01/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono, dan menjadi wadah bagi para guru PPPK untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait permasalahan kesejahteraan.
Salah satu kabar baik yang dibahas adalah kenaikan tunjangan bagi para guru PPPK. Bambang Yanto Permono mengungkapkan bahwa tunjangan yang sebelumnya hanya Rp225.000 kini meningkat menjadi Rp690.000. Kenaikan ini diharapkan dapat memberikan motivasi lebih bagi para guru dalam menjalankan tugas mereka.
“Meskipun ada beberapa permasalahan yang masih menunggu kebijakan dari kementerian, seperti SK pensiun, kami berharap kenaikan tunjangan ini bisa memberikan dampak positif bagi kesejahteraan guru. Perpanjangan kontrak akan bergantung pada kinerja masing-masing guru, dan kami mengimbau agar para guru terus meningkatkan kualitas kerja mereka,” ujar Bambang.
Kepala Dinas Pendidikan Kalsel, Muhammadun, juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kesejahteraan guru PPPK, termasuk kemungkinan kenaikan tunjangan di tahun mendatang.
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi guru PPPK di Kalsel, yang kini dapat merasakan adanya perhatian serius dari pihak legislatif dan eksekutif terhadap kesejahteraan mereka. Dengan adanya solusi yang diambil, diharapkan para guru dapat semakin semangat dalam mengajar dan memberikan kontribusi terbaik bagi dunia pendidikan. (red)
Tidak ada komentar