Harga Ayam dan Telur Bergejolak, DPRD Kalsel Segera Panggil Stakeholder

TRANSPLUS.ID, BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari solusi atas gejolak harga ayam dan telur yang dinilai semakin membebani peternak. Persoalan tersebut juga diperparah oleh dampak pemadaman listrik bergilir terhadap operasional usaha peternakan.

Rencana tersebut disampaikan Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK setelah menerima audiensi perwakilan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Kalsel bersama peternak ayam di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (5/8/2026).

Audiensi dilakukan untuk menindaklanjuti aspirasi pelaku usaha perunggasan terkait kondisi harga ayam dan telur yang dinilai belum kondusif. Selain persoalan harga, peternak juga menyampaikan dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai mengganggu kegiatan produksi.

Supian HK yang didampingi Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, mengatakan DPRD menerima dan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan para peternak.

“Atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami menerima baik aspirasi dari Pinsar Kalsel. Dunia perunggasan ini penting karena menyangkut ketersediaan protein hewani bagi masyarakat Banua dan juga keberlangsungan ribuan pelaku UMKM peternak,” ujar Supian HK.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi peternak tidak boleh dibiarkan berlarut karena sektor perunggasan memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat.

Karena itu, DPRD Kalsel akan mengundang sejumlah pihak dalam RDP untuk membahas persoalan tersebut secara menyeluruh. Stakeholder yang akan dilibatkan antara lain Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan, Karantina, Bulog, serta asosiasi peternak.

“Kami tidak ingin persoalan ini berlarut. Dalam waktu dekat DPRD akan menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Peternakan, Perdagangan, Karantina, Bulog, dan seluruh asosiasi peternak. Tujuannya satu, mencari solusi konkret agar harga stabil dan usaha peternakan tidak terganggu lagi,” tegasnya.

Supian mengatakan terdapat dua persoalan utama yang akan menjadi perhatian dalam RDP. Pertama, bagaimana menjaga stabilitas harga ayam dan telur agar tidak merugikan peternak maupun konsumen. Kedua, memperkuat koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai stakeholder terkait.

Menurutnya, keseimbangan harga menjadi penting karena harga yang terlalu rendah dapat menekan peternak, sementara harga yang terlalu tinggi dapat membebani konsumen.

DPRD Kalsel, lanjut Supian, siap menggunakan fungsi anggaran dan pengawasan untuk mendukung langkah penyelesaian persoalan tersebut.

“Kami di DPRD siap mengawal melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Jika sektor perunggasan ini terganggu, maka dampaknya akan ke harga pangan dan daya beli masyarakat Banua. Karena itu kita harus segera ambil langkah bersama,” pungkasnya.

RDP nantinya diharapkan tidak berhenti pada pembahasan persoalan, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak sekaligus memastikan ketersediaan ayam dan telur dengan harga yang wajar bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (Red)