Komisi IV DPRD Kalsel Gali Praktik Baik Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

TRANSPLUS.ID, JAKARTA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggali berbagai praktik baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan program kesejahteraan rakyat. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat referensi DPRD Kalsel dalam menyusun, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kalsel ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (6/8/2026). Rombongan dipimpin H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah dan diterima Tenaga Ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Arif Fadillah.

Pertemuan tersebut menjadi forum pertukaran informasi mengenai pelaksanaan berbagai program kesejahteraan rakyat di DKI Jakarta, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi.

Dalam paparannya, Ahmad Arif Fadillah menjelaskan pentingnya memastikan setiap program pemerintah memiliki perencanaan yang matang dan dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, pengawasan dan evaluasi juga menjadi bagian penting agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan program kesejahteraan rakyat dapat berjalan efektif, berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Gusti Iskandar mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya Komisi IV memperluas referensi dalam menjalankan tiga fungsi DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, khususnya pada sektor yang menjadi ruang lingkup Komisi IV.

“Setiap daerah memiliki kebijakan dan inovasi yang berbeda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kunjungan ini, kami ingin mempelajari berbagai praktik baik yang telah diterapkan di DKI Jakarta agar dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan di Kalimantan Selatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah,” ujarnya.

Menurutnya, kesejahteraan rakyat harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Karena itu, kebijakan yang disusun pemerintah perlu memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Berbagai masukan yang kami peroleh dari kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat peran Komisi IV dalam memberikan rekomendasi maupun pengawasan terhadap program-program pemerintah daerah,” katanya.

Diskusi antara kedua lembaga legislatif tersebut berlangsung interaktif. Selain membahas kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program, pertemuan juga menjadi ruang bertukar pengalaman mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program kesejahteraan rakyat.

Komisi IV DPRD Kalsel menilai pertukaran pengalaman antardaerah penting dilakukan agar kebijakan yang diterapkan di Kalimantan Selatan tidak hanya mengacu pada kebutuhan lokal, tetapi juga dapat mempertimbangkan berbagai inovasi yang telah terbukti berjalan di daerah lain.

Hasil kunjungan tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Komisi IV DPRD Kalsel dalam memperkuat rekomendasi kebijakan, fungsi pengawasan, serta pembahasan program pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat. (Red)