Komisi III DPRD Kalsel Desak Revitalisasi Pipa Banjarbakula Masuk Prioritas APBN 2027

TRANSPLUS.ID, JAKARTA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendesak pemerintah pusat memasukkan program revitalisasi sistem perpipaan Air Banjarbakula ke dalam prioritas penganggaran APBN 2027. Program tersebut dinilai strategis untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di Kalimantan Selatan.

Desakan itu disampaikan Komisi III DPRD Kalsel saat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Irigasi dan Rawa, di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Pertemuan dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H. Achmad Maulana, bersama sejumlah anggota Komisi III. Selain revitalisasi Pipa Air Banjarbakula, pertemuan tersebut juga membahas persoalan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala serta pengembangan jaringan irigasi.

Achmad mengatakan, program revitalisasi Pipa Air Banjarbakula sebelumnya belum mendapatkan alokasi anggaran pada APBN 2026. Karena itu, Komisi III mendorong agar program tersebut kembali diusulkan dan diprioritaskan dalam penyusunan anggaran 2027.

“Kami mendorong agar revitalisasi Pipa Air Banjarbakula dapat kembali menjadi prioritas penganggaran pada tahun 2027, mengingat program tersebut belum teralokasi pada APBN Tahun 2026,” kata Achmad.

Menurutnya, kepastian anggaran diperlukan agar proyek strategis tersebut dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalsel.

“Kami berharap tidak terjadi perubahan kebijakan anggaran sehingga proyek strategis ini dapat segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Selain persoalan air bersih, Komisi III DPRD Kalsel turut meminta perhatian pemerintah pusat terhadap pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala yang disebut telah berlangsung selama kurang lebih enam tahun tanpa penanganan optimal.

Pendangkalan tersebut dinilai menyebabkan kapasitas aliran sungai berkurang dan berpotensi meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir. Kondisi itu menjadi perhatian karena Barito Kuala merupakan kawasan yang memiliki posisi strategis dalam sistem aliran air di sekitar Kota Banjarmasin dan sejumlah wilayah lainnya.

“Barito Kuala merupakan kawasan strategis sekaligus titik muara aliran banjir dari Kota Banjarmasin dan beberapa daerah sekitarnya,” kata Achmad.

Ia berharap pemerintah pusat segera melakukan langkah konkret untuk menangani persoalan tersebut, termasuk melalui program revitalisasi sungai dan normalisasi alur sungai apabila diperlukan.

“Kami berharap langkah ini dapat segera ditindaklanjuti melalui program revitalisasi sungai guna meningkatkan kapasitas aliran air serta mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Usulan tersebut mendapat respons positif dari jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Pemerintah pusat menyatakan akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi eksisting sungai di Barito Kuala sekaligus menentukan langkah penanganan yang diperlukan.

Achmad mengapresiasi respons pemerintah pusat terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan Komisi III DPRD Kalsel.

“Alhamdulillah, hasil konsultasi dan koordinasi hari ini berjalan dengan sangat baik. Berbagai usulan yang kami sampaikan mendapat respons positif dari jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,” ujarnya.

Menurut Achmad, konsultasi tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Kalsel memperjuangkan program strategis daerah agar mendapatkan dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur sumber daya air.

Komisi III DPRD Kalsel memastikan akan terus mengawal berbagai usulan tersebut agar tidak berhenti pada tahap pembahasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan dan penganggaran pemerintah.

Selain penyediaan air bersih dan penanganan banjir, pengembangan jaringan irigasi juga dinilai penting untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Melalui sinergi dengan pemerintah pusat, DPRD Kalsel berharap berbagai persoalan infrastruktur sumber daya air dapat segera ditangani sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, peningkatan layanan irigasi, serta pengurangan risiko banjir di Kalimantan Selatan. (red)