DPRD Kalsel Bentuk Pansus “Mafia BBM”

TRANSPLUS.ID, BANJARMASIN – Krisis solar subsidi di Kalimantan Selatan kian memantik kemarahan sopir angkutan. Di tengah antrean panjang dan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi, para sopir justru menuding praktik pelangsiran dan permainan mafia BBM semakin terang-terangan terjadi di lapangan. Kondisi ini dinilai bukan lagi sekadar keluhan biasa, melainkan cerminan lemahnya pengawasan distribusi subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan sektor transportasi.

Keresahan tersebut akhirnya memaksa DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna membongkar persoalan mafia dan pelangsir BBM subsidi yang selama ini disebut-sebut merugikan sopir angkutan serta pelaku usaha transportasi di daerah.

Pembentukan pansus itu merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah elemen, di antaranya SAKUTU (Sahabat Anti Kecurangan Bersatu), asosiasi sopir angkutan, hingga berbagai pihak yang selama ini menyoroti dugaan penyelewengan distribusi BBM subsidi di Kalsel, Kamis (21/5/2026).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Kartoyo, menegaskan pembentukan pansus menjadi langkah serius untuk mengawal distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oknum tertentu demi keuntungan pribadi.

“Pansus ini dibentuk agar persoalan mafia BBM dan praktik pelangsiran bisa ditangani secara serius, terukur, dan melibatkan seluruh pihak terkait. Kami ingin hak masyarakat terhadap BBM subsidi benar-benar terlindungi,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, para sopir mengaku makin kesulitan memperoleh solar subsidi akibat maraknya dugaan pelangsiran menggunakan barcode hingga kendaraan modifikasi yang diduga bebas keluar masuk SPBU. Situasi itu membuat sopir kecil harus antre berjam-jam, bahkan ada yang terpaksa membeli BBM nonsubsidi dengan harga lebih mahal demi tetap bekerja.

Para sopir menilai praktik penyelewengan BBM subsidi seolah berlangsung terbuka tanpa pengawasan maksimal. Mereka mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak hanya melakukan razia sesaat, tetapi juga membongkar jaringan mafia BBM yang diduga telah lama bermain dalam distribusi solar subsidi di Kalimantan Selatan.

Selain meminta tindakan tegas, perwakilan sopir juga mengusulkan pembentukan Satgas Anti Mafia BBM dan berharap dilibatkan sebagai mitra pengawasan langsung di lapangan. Menurut mereka, sopir merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari carut-marut distribusi BBM subsidi.

DPRD Kalsel melalui pansus nantinya akan melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan distribusi BBM subsidi, termasuk berkoordinasi dengan , kepolisian, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Pansus juga diharapkan mampu melahirkan rekomendasi konkret agar pengawasan distribusi BBM subsidi tidak lagi lemah dan mudah dimanfaatkan mafia pelangsir. (red)